Press Release
Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
POTRET HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
Jakarta, BAWASLU – Dalam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ya
Undang-undang
| Tentang | Unduhan |
|---|---|
| Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. | |
| Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang | |
| Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
| Tentang Penyelenggara Pemilu. |
Medan, Bawaslu Sumut - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Kerja Teknis Pengawasan (Rakernis) Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahap I Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2017 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Sumut Jln. Sei Bahorok No.27A/12 Medan. Rakernis Pengawasan Tahap I ini bertujuan untuk menjelaskan cara pengisian alat kerja Pengawasan yang sudah diberikan oleh Bawaslu RI dan mengakomodir kesulitan yang ditemukan oleh Panwas Kabupaten/Kota terhadap form isian juga menghimpun data hasil pengawasan tahapan Pemuktahiran Data & Daftar Pemilih serta Tahapan Pencalonan. Selain itu juga untuk evaluasi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terkait strategi dan teknik pengawasan, progres pengawasan yang sudah dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
Medan, BawasluSumut Menghadapi perhelatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018, Badan Pengawas PemilihanUmum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan program kerjasama dengan PTTUN Medan. Kerjasama ini dilaksanakan dengan mengirimkan staf sekretariat Bawaslu Sumut magang di PTTUN yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf terkait teknis penerimaan laporan dan teknis menyiapkan persidangan. Pelaksanaan magang ini diikuti oleh 10 (sepuluh) orang staf sekretariat dan dilakukan dengan 2 (dua) bagianya itu secara bergantian dari hari Rabu, (21/9) s/d Jumat (23/9), 3 (tiga) orang Staf magang pada bagian perkara di PTTUN Medan di Jln. Peratun Medan Estate untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana proses penerimaan laporan dan mempersiapkan persidangan di PTTUN Medan.Bagian kedua pada hari Rabu, (5/10) adalah secara resmi acara pengarahan dan penguatan yang dilaksanakan di ruang sidang utama PTTUN Medan. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua PTTUN Medan, H. Oyo Sunaryo, Hakim Tinggi, Andi Lukman, Disiplin Manao, Ketua Panitera Armen Simamora, sementara dari Bawaslu Sumut selain staf yang magang juga turut dihadiri Pimpinan Bawaslu Sumut, HardiMunthe, Kasubbag H3 Widia Kusumawati, SH dan Tim Assistensi Julius L.Turnip,SH.
Medan, Bawaslu Sumatera Utara - Dalam rangka peningkatan kapasitas Panwaslih terutama dalam mempersiapkan penyelesaian sengketa yang kemungkinan terjadi dalam Pilkada Serentak tahun 2017, Bawaslu Sumatera Utara melakukan diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Sumut hari Jumat (16/9). Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan dalam pembukaan diskusi ini mengatakan bahwa berbekal pengalaman Pilkada serentak Tahun 2015 dimana ada beberapa kasus sengketa yang terjadi maka perlu ada penyamaan persepsi, pemahaman, penguatan dan pengoptimalan bagi Panwaslih dan Staf dalam mempersiapkan penyelesaian sengketa Pilkada seperti penerimaan laporan dan teknis mempersiapkan persidangan.
Medan, Bawaslu Sumatera Utara - Bahaya narkoba telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat luas sekarang ini. Berbagai usaha dan tindakan pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya memberantas bahaya narkoba ini. Salah satu program nasional Pemerintah yang sedang digalakkan yaitu setiap instansi pemerintah/swasta wajib melaksanakan tes urine guna memastikan setiap pejabat maupun pegawai dan jajarannyaterhindar dari bahaya narkoba. Bawaslu Sumut bekerjasama dengan BNN wilayah Sumut melaksanakan tes urine Rabu (14/9) yang bertempat di Kantor Bawaslu Sumut Jl. Sei Bahorok No.27A/12. Pelaksanaan tes urine inidikutioleh seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Sumut. Sebelum pelaksanaan tes urine, BNN terlebih dahulu melakukan sosialisasi singkat tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh Khairul Ardi Lubis sebagai perwakilan BNN. Khairul Ardi menjelaskan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba sehingga perlu dilakukan pencegahan di semua lini baik isntansi pemerintah maupun swasta.
Pasangan petahana, Paul VR Mella-Obet Naitboho unggul sementara dalam perhitungan suara Pemiloihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selasa (8/10).
Sesuai data perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Paul-Obet mengumpulkan 3.026 suara, sedangkan pasangan Inche DP Sayuna-Danel Pobas meraih 1.657 suara.
Jawa Barat, jabar.bawaslu.net.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mempercayakan KPU dalam pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jawa Barat, jabar.bawaslu.net. Mahasiswa sangat diharamkan untuk golongan putih (golput) pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, mahasiswa harus menjadi benteng terdepan, untuk membenahi bangsa ini melalui mekanisme pemilu.
Hal tersebut menjadi fokus perhatian saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Universitas Padjajaran mengadakan Seminar Nasional Menuju Gerakan 1 (Satu) Juta Relawan Pengawas Pemilu dengan Tema “Peran Partisipasi Pemilih Pemilu menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat, di Bandung, Kamis (5/12).
JAKARTA, BAWASLU - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama merumuskan aturan main terkait gratifikasi dalam perhelatan Pemilu tahun 2014. Sebab, Bawaslu kesulitan mengidentifikasi apakah sumbangan dana kampanye Pemilu bagi calon legislatif dan partai politik dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
Jakarta, Bawaslu- Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan kajian terhadap dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh partai Golkar di salah satu televisi swasta TVOne. Untuk kali ini, Bawaslu yakin kasus tersebut akan diteruskan oleh kepolisian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Puluhan orang yang mengaku dari Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mendatangi kantor Bawaslu, di Jakarta, Kamis (11/5) dan mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan surat keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilkada Mamberamo Raya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari Tahun 2017 di 101 daerah, salah satunya di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam mempersiapkan pesta rakyat di Kota Salatiga tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan MH. Tahmrin Jakarta, Kamis (7/4).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang masalah.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar Bawaslu Jateng Award 2016 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa malam (7/03). Bawaslu Award ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng.
Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, dalam sambutannya mengatakan dalam Bawaslu Jateng Award 2016, Bawaslu Jateng melibatkan tim eksternal dalam penilaian.
FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.
Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.
“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.
