MEDAN, Bawaslu Sumut Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara - dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebing Tinggi. Menghadapi perhelatan demokrasi di kedua daerah tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya telah melakukan berbagai persiapan sesuai tahapan pemilu, mulai dari perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), pelantikan dan pembekalan Panwaslih terpilih hingga agenda-agenda selanjutnya dalam program Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Bertempat di Hotel Grand Antares Medan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan “ Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2017”. Bimtek ini diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 26 s.d 28 Agustus 2016 dengan mengundang Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebing Tinggi, Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tebing Tinggi serta Staf Pendukung.
Medan, Hari Ulang tahun Kemerdekaan RI - seluruh masyarakat Indonesia secara semarak, tidak hanya di dalam negeri tetapi sukacita perayaan juga sampai ke luar negeri. Berbagai acara dan perlombaan dirayakan oleh warga dengan ceria dan gembira. Tak terkecuali dengan Bawaslu Provinsi Sumatera utara yang juga turut dalam gegap gempita perayaan HUT RI ke 71. Bertempat di halaman kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara digelar kegiatan untuk menyemarakkan HUT RI ke 71. Dimulai pada pukul 09.00 WIB dilakukan upacara penaikan bendera yang diikuti oleh pimpinan, pejabat struktural dan seluruh staf di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara.
MEDAN BAWASLU SUMUT---Acara Gebyar Sosialisasi Akbar --- Pengawasan Pemilu Partisipatif sukses digelar oleh Bawaslu RI pada tanggal 14 Agustus 2016 yang bertempat di depan kantor Bawaslu RI jalan Thamrin no 14 Jakarta hingga Bundaran Hotel Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Bawaslu provinsi seluruh Indonesia dan ribuan pengunjung yang kebetulan sedang mengikuti car free day di sepanjang jalan Thamrin Jakarta. Acara ini dimulai dengan jalan bersama dengan mengambil rute Bawaslu RI-Bundaran HI-Bawaslu RI. Selanjutnya dilakukan senam massal dengan seluruh warga masyarakat. Dalam kesempatan ini juga masing-masing Bawaslu Provinsi menampilkan hasil pengawasan dan gambaran kerja pengawasan yang dilakukan dalam stand pameran.
JAKARTA BAWASLU SUMUT - Bertempat di lapangan parkir Bawaslu RI dilakukan pelantikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan skeretariat Bawaslu RI, Jumat (22/7). Acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji PNS dipimpin oleh Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Dalam sambutannya Gunawan menegaskan bahwa janji/sumpah yang diucapkan oleh PNS adalah janji kepada Tuhan. “Saudara/I sudah dilantik menjadi PNS. Di dalam hati saudara harus terpatri bahwa janji/sumpah itu langsung kepada Allah” Ujarnya dalam sambutannya. Dalam kesempatan ini juga Gunawan berpesan agar setiap PNS mengingat 2 hal yaitu menjauhi korupsi dan harus mempunyai integritas. Dia menegaskan akan menindak tegas PNS yang melakukan korupsi “ Saya tidak ingin mendengar ada diantara saudara/I yang melakukan korupsi, jangankan menjadi terdakwa, manjadi tersangka saja saya langsung pecat” tegasnya. Gunawan juga berharap agar setiap PNS menjaga integritas. Integritas sebagai PNS di Bawaslu RI yaitu kehjujuran dan netralitas.
Pasangan petahana, Paul VR Mella-Obet Naitboho unggul sementara dalam perhitungan suara Pemiloihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selasa (8/10).
Sesuai data perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Paul-Obet mengumpulkan 3.026 suara, sedangkan pasangan Inche DP Sayuna-Danel Pobas meraih 1.657 suara.
Jawa Barat, jabar.bawaslu.net.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mempercayakan KPU dalam pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jawa Barat, jabar.bawaslu.net. Mahasiswa sangat diharamkan untuk golongan putih (golput) pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, mahasiswa harus menjadi benteng terdepan, untuk membenahi bangsa ini melalui mekanisme pemilu.
Hal tersebut menjadi fokus perhatian saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Universitas Padjajaran mengadakan Seminar Nasional Menuju Gerakan 1 (Satu) Juta Relawan Pengawas Pemilu dengan Tema “Peran Partisipasi Pemilih Pemilu menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat, di Bandung, Kamis (5/12).
JAKARTA, BAWASLU - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama merumuskan aturan main terkait gratifikasi dalam perhelatan Pemilu tahun 2014. Sebab, Bawaslu kesulitan mengidentifikasi apakah sumbangan dana kampanye Pemilu bagi calon legislatif dan partai politik dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
Jakarta, Bawaslu- Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan kajian terhadap dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh partai Golkar di salah satu televisi swasta TVOne. Untuk kali ini, Bawaslu yakin kasus tersebut akan diteruskan oleh kepolisian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Puluhan orang yang mengaku dari Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mendatangi kantor Bawaslu, di Jakarta, Kamis (11/5) dan mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan surat keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilkada Mamberamo Raya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari Tahun 2017 di 101 daerah, salah satunya di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam mempersiapkan pesta rakyat di Kota Salatiga tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan MH. Tahmrin Jakarta, Kamis (7/4).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang masalah.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar Bawaslu Jateng Award 2016 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa malam (7/03). Bawaslu Award ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng.
Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, dalam sambutannya mengatakan dalam Bawaslu Jateng Award 2016, Bawaslu Jateng melibatkan tim eksternal dalam penilaian.
FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.
Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.
“Secara administrasi Bawaslu bisa mengadili, sampai pada pembatalan pencalonan, dan sampai diskualifikasi,” ujar Sumarsono saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (25/4).
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.
